SAH! Pemerintah Resmi Perpanjang Insentif Pajak

Pemerintah memperpanjang insentif pajak dalam rangka pandemi COVID-19 sampai 30 Juni 2021.

Langkah Pemerintah dalam mendukung laju percepatan perekonomian negara tertuang dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor 9/PMK.03/2021. Keputusan ini menandakan insentif pajak yang semula berakhir mengikuti tahun anggaran 2020 atau selesai per 31 Desember 2020 dapat dinikmati lagi oleh wajib pajak hingga 6 bulan ke depan.

Perpanjangan ini diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 9/PMK.03/2021. Beleid terbaru ini berlaku mulai 1 Februari 2021. Dalam beleid itu ada sederet jenis insentif yang kembali diaktifkan. Apa sajakah itu?

1.Insentif PPh Pasal 21 untuk pajak karyawan.

Insentif ini hanya berlaku karyawan yang memiliki NPWP dan penghasilan bruto yang bersifat tetap dan teratur yang disetahunkan tidak lebih dari Rp200 juta.

2. Insentif Pajak UMKM

Penggiat UMKM mendapat insentif PPh final tarif 0,5% sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 23 tahun 2018 (PPh Final PP 23) yang ditanggung pemerintah. Dengan demikian wajib pajak UMKM tidak perlu melakukan setoran pajak.

Pihak-pihak yang bertransaksi dengan UMKM juga tidak perlu melakukan pemotongan atau pemungutan pajak pada saat melakukan pembayaran kepada pelaku UMKM.

3. Insentif PPh Final Jasa Konstruksi

Wajib pajak yang menerima penghasilan dari usaha jasa konstruksi dalam Program Percepatan Peningkatan Tata Guna Air Irigasi (P3-TGAI) mendapatkan insentif PPh final jasa konstruksi ditanggung pemerintah.

Pemberian insentif ini dimaksudkan untuk mendukung peningkatan penyediaan air (irigasi) sebagai proyek padat karya yang merupakan kebutuhan penting bagi sektor pertanian.

4. Insentif PPh Pasal 22 Impor

Wajib pajak yang bergerak di salah satu dari 730 bidang usaha tertentu (sebelumnya Nomor SP- 05/2021 721 bidang usaha), perusahaan KITE, atau perusahaan di kawasan berikat mendapat insentif pembebasan dari pemungutan PPh pasal 22 impor

5. Insentif Angsuran PPh Pasal 25

Wajib pajak yang bergerak di salah satu dari 1.018 bidang usaha tertentu (sebelumnya 1.013 bidang usaha), perusahaan KITE,
atau perusahaan di kawasan berikat mendapat pengurangan angsuran PPh pasal 25 sebesar 50% dari angsuran yang seharusnya terutang.

6. Insentif PPN

Pengusaha kena pajak (PKP) berisiko rendah yang bergerak di salah satu dari 725 bidang usaha tertentu (sebelumnya 716 bidang usaha), perusahaan KITE, atau perusahaan di kawasan berikat mendapat insentif restitusi dipercepat hingga jumlah lebih bayar paling banyak Rp 5 miliar.

Keputusan Mentri tersebut dapat kamu akses disini . Semoga info mengenai “Pemerintah Resmi Perpanjang Insentif Terkait Covid-19 sampai Juni 2021” dapat berguna ya sobat!

 

sumber